SURABAYA, TelusuR.ID – Sedikitnya tersedia waktu lima hari untuk Kepala Pelaksana BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Pemprov Jatim menyiapkan jawaban atas pertanyaan yang dilayangkan media online Telusur.ID dan Suara Publik.com.
Namun waktu yang tersedia sepertinya tidak pernah cukup. Hingga jadwal klarifikasi berlangsung, penjelasan yang ditunggu malah berujung ketidaksiapan, juga ketidakjelasan. Agak aneh, memang.
Sesuai petunjuk Kepala Pelaksana BPBD Jatim Budi Santosa, pada hari Selasa (26/4/2022), dua awak media online akhirnya menemui Heru Wibowo, Kasi Kedaruratan bidang Kedaruratan Logistik BPBD Jatim diruang kerjanya. Alih-alih memberi penjelasan, Heru malah balik bertanya jenis kegiatan yang ditanyakan awak media.
“Saya memang diperintah (Kepala Pelaksana BPBD) untuk menemui anda (media). Tapi seharusnya hal ini menjadi kewenangan Sekretaris untuk diteruskan kepada bidang-bidang, bukan ke saya yang hanya staf (padahal dia Kasi, red), “singkat Heru kepada Telusur.ID dan Suara Publik.com.
Acara klarifikasi pun berakhir dengan kesepakatan pihak media bakal mengirimkan data sebagaimana permintaan Heru. Tidak berselang lama, malam setelah pertemuan sore itu, data akhirnya dikirim kepada Heru. Yakni 11 lembar deskripsi paket mamin (makanan dan minuman) BPBD tahun anggaran 2021 sebagaimana terpublis pada sirup LKPP.
Anehnya, sehari setelah data dikirim, jawaban yang ditunggu tidak juga muncul. Bahkan hingga berita ini ditulis, klarifikasi dari Heru tidak pernah nongol sejak konfirmasi dilayangkan via sambungan whatsapp pada 26 April 2022.
Belum diketahui kenapa pihak BPBD Pemprov Jatim lebih memilih sikap bungkam. Juga belum diketahui apa alasan Heru meminta data kepada awak media jika kemudian terjadi sikap pengabaian. “Pihak BPBD Jatim tidak seharusnya berbelit untuk memberi karifikasi terkait penggunaan uang negara, “timpal pegiat LSM.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pihak BPBD Jatim telah melangsungkan 11 paket belanja mamin pada tahun anggaran 2021. Total pagu untuk 11 paket tersebut mencapai kisaran Rp 1,15 milyar. Paket diduga bermasalah, karena selain dilangsungkan secara swakelola tipe 1, jenis menu serta nota belanja yang berimplikasi pada dugaan mark up anggaran belum bersedia dibuka. (din
