SURABAYA, TelusuR.ID – Aksi Mahasiswa yang di motori oleh HMI Cabang Surabaya ditentang keras kader HMI yang tergabung dalam FAHMI ITS. Aksi tersebut dituding hanya menguntungkan kelompok tertentu, terutama yang terusik dengan keberadaan Pj Sekdaprov yang di jabat Wahid Wahyudi.
Senin (31/1), bertempat di sekretariat FAHMI-ITS ( Front Aksi Himpunan Mahasiswa Islam- Institut Teknologi Sepuluh November) kawasan Gebang, Daryl Haq selaku koordinator FAHMI ITS menyatakan bahwa aksi Mahasiswa yang dimotori HMI Cabang Surabaya syarat kepentingan politik yang menguntungkan kelompok tertentu. “Ini tidak ada angin tidak ada hujan tiba-tiba langsung aksi, “jelasnya mengawali pembicaraan dengan awak media.
“Mahasiswa sebagai gerakan moral, “tuturnya, “Harusnya menyuarakan apa yang menjadi keresahan masyarakat secara umum, bukan seperti ini dukung mendukung, geser menggeser, lebih celaka lagi analis kajiannya lemah. Saya khawatir mereka itu terkena tudingan julian benda yakni “pelacur intelektual”, “terangnya sambil menunjukkan rilis aksi kepada awak media
FAHMI ITS menilai pijakan kelompok pendemo yang meminta Pj sekdaprov dicopot dengan menyodorkan catatan milik Bawaslu terkait aktivitas Pj Sekdaprov sewaktu istrinya maju pilkada di Lamongan tahun 2020, terbilang lemah.
Mengingat sampai pilkada berakhir, tidak ada satu pun keputusan bawaslu terkait pilkada Lamongan yang menyasar PJ Sekdaprov. “Ini mengindikasikan mereka lemah datanya, hanya berdasarkan kasak kusuk dan sas sus belaka, bisa jadi mereka hanya googling saja, “katanya sambil tertawa.
Selain itu salah satu tuntutan kepada Gubernur yang meminta agar SK pengangkatan Pj Sekdaprov dicopot dalam waktu satu minggu, juga salah alamat. “Memang Pj sekdaprov itu bawahan Gubernur, namun menurut perpres 3 tahun 2018 tentang pengangkatan pejabat sekdaprov harus mendapat persetujuan kementerian yang mengurusi pemerintahan yakni Kemendagri. Ini artinya dilantik tidaknya seseorang itu tergantung kepada Mendagri. Persetujuan itu ada dalam bentuk surat keputusan. Gubernur hanya melantik saja. Jadi kalau menekan ya sana ke mendagri, “tegas mahasiswa ITS ini.
Mereka yang aksi itu perlu tahu bahwa sebelum diusulkan kepada mendagri, si calon sudah harus memenuhi banyak persyaratan. Mulai dari sisi integritas, moralitas, berprestasi dalam 2 tahun terakhir dan tidak pernah mendapat sangsi apapun. “Jadi bila mempertanyakan integritas dan moralitas itu sama saja bilang gubernur menyalahi perpres 3/2018, padahal semua sudah dilalui sehingga ada persetujuan dari mendagri, “tegasnya
Munculnya aksi yang menuntut agar Pj Sekdaprov dicopot, lanjutnya, cukup menjelaskan bahwa ada kelompok tertentu yang kepentingannya terusik. Semua bermula ketika pada hari Selasa ( 25/1), dimana Pj Sekdaprov mengungkap adanya LHP BPK terkait hibah PJU TS yang merugikan negara hampir Rp 40 miliar. “Baru kali ini ada pejabat dengan terbuka membeberkan LHP BPK. Ini seharusnya kita apresiasi. Dengan terus mendukung Pj Sekdaprov agar menuntaskan kasus tersebut, “tegasnya.
“Kemungkinan hal ini membuat gerah pihak-pihak tertentu, yang ikut menikmati hibah tersebut, “tambahnya.
“Mungkin ada yang berpendapat bahwa penolakan kami terhadap aksi tersebut lebih karena kami satu almamater dengan Pj Sekdaprov, namun apa pun itu kami tetap mengedepankan objektivitas. “Cak Wahid( PJ sekdaprov, red) memang alumni ITS, bahkan ketua IKA ITS wilayah Jatim. Kalau memang salah kami sendiri yang akan mendemonya, “ujarnya. (red)
