SURABAYA, TelusuR.id – Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (PW GP) Ansor Jawa Timur terus memperkuat komitmennya dalam membangun kemandirian ekonomi kader. Langkah ini direalisasikan melalui peningkatan literasi dan kepatuhan perpajakan di lingkungan organisasi.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara PW GP Ansor Jawa Timur dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) se-Jawa Timur.
Kerja sama ini berfokus pada edukasi serta pendampingan administrasi perpajakan demi mendorong tingkat kepatuhan pajak yang berkelanjutan.
Agenda penandatanganan berlangsung di Graha PW GP Ansor Jawa Timur dan menjadi bagian utama dari gelaran bulanan Ansor Economic Forum (AEF) 2026.
Forum kali ini mengusung tema “Memahami Perpajakan Terbaru: Meningkatkan Literasi, Kepatuhan, dan Daya Saing Pelaku Usaha.”
Kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk memperluas jangkauan edukasi serta penguatan kapasitas kader, pelaku UMKM, dan badan usaha di lingkungan Ansor Jatim.
Melalui pendampingan ini, para kader diharapkan makin memahami hak dan kewajiban perpajakan serta mampu menyusun administrasi usaha secara tertib.
Langkah ini juga ditujukan untuk meningkatkan daya saing unit bisnis kader di tengah pesatnya dinamika perekonomian nasional.
Selain menjadi ajang edukasi, Ansor Economic Forum berfungsi sebagai ruang kolaborasi bagi para pengusaha kader untuk memperluas jejaring dan membangun sinergi bisnis.
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, yang didampingi jajaran pimpinan Kanwil DJP se-Jawa Timur.
Kehadiran Dirjen Pajak menjadi bentuk penegasan atas komitmen DJP dalam memperluas kemitraan strategis dengan organisasi kemasyarakatan.
Dalam arahannya, Dirjen Pajak menekankan krusialnya kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan kepatuhan pajak berbasis kesadaran masyarakat.
Sementara itu, Ketua PW GP Ansor Jawa Timur, H. Musaffa Safril, menegaskan bahwa penguatan literasi pajak adalah bagian dari ikhtiar membangun kemandirian kader.
“Kami ingin kader Ansor menjadi bagian dari solusi. Kepatuhan pajak harus tumbuh sebagai budaya, bukan sekadar kewajiban administratif,” tegas Musaffa,” Jumat (7/8/2026).
Musaffa menambahkan, pajak merupakan instrumen utama pembangunan nasional sehingga GP Ansor memiliki tanggung jawab moral untuk mengedukasi masyarakat.
Ia pun optimistis sinergi ini mampu menciptakan ekosistem usaha yang profesional, adaptif, serta mendorong terwujudnya kemandirian ekonomi bangsa.
