SURABAYA, TELUSUR.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mendorong jajaran direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk tampil lebih kreatif dan visioner. Perusahaan pelat merah milik Pemprov Jatim diharapkan mampu melahirkan inovasi yang berdampak langsung pada perekonomian daerah.
Harapan tersebut ditegaskan oleh Ketua Komisi C DPRD Jatim, Adam Rusydi, dalam sebuah kesempatan belum lama ini. Ia menekankan pentingnya kepemimpinan yang progresif dalam mengelola aset daerah agar BUMD tidak sekadar berjalan di tempat.
Menjawab tantangan tersebut, Direktur Keuangan PT Jatim Graha Utama (JGU), Firman Dwi Kriatmojo, mulai melakukan langkah strategis. Salah satu terobosan besar yang diinisiasinya adalah pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) Halal pertama di tingkat provinsi.
Selama ini, fasilitas RPH yang memiliki sertifikat halal baru tersedia di level kabupaten dan kota, dengan yang terbesar dikelola oleh Pemkot Surabaya. Proyek JGU ini akan menjadi tonggak sejarah baru bagi standarisasi produk hewani di Jawa Timur.
“Selama ini RPH yang memiliki sertifikat halal itu ada di tingkat kota dan kabupaten. Nah, ini kita sedang proyeksikan di tingkat provinsi,” ujar Firman saat memberikan keterangan di Surabaya, Selasa (24/3/2026) dikutip Telusur.id.
Langkah visioner yang diambil oleh Tokoh Muda Nahdliyin Inspiratif versi Forkom Jurnalis Nahdliyin ini bukan tanpa alasan. Proyek tersebut merupakan tindak lanjut konkret atas arahan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
Firman mengungkapkan bahwa penguatan ekosistem produk halal merupakan prioritas utama Pemprov Jatim saat ini. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan konsumsi bagi masyarakat yang mayoritas muslim.
Pria yang akrab disapa Ponco ini menjelaskan bahwa PT JGU bertindak sebagai induk perusahaan yang membawahi tiga anak usaha, yakni PT Jatim Prasarana Utama (JPU), PT Puspa Agro, dan PT Pratama Jatim Lestari (PJL).
Targetnya, RPH Halal tingkat provinsi ini sudah bisa beroperasi pada akhir tahun 2026 mendatang. Secara teknis, operasional fasilitas ini akan diserahkan kepada salah satu anak perusahaan, yaitu PT Puspa Agro.
Pemilihan PT Puspa Agro didasari oleh kesiapan infrastruktur yang dianggap paling memadai untuk menunjang operasional RPH Halal secara profesional. Lokasinya pun dinilai strategis untuk memutus rantai distribusi yang terlalu panjang.
Menurut Firman, fasilitas ini diharapkan tidak hanya menjadi tempat pemotongan hewan biasa. RPH Halal JGU diproyeksikan menjadi simpul penguatan rantai pasok daging yang terjamin kualitasnya dari hulu hingga ke tangan konsumen.
Inisiatif ini juga didukung oleh data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menempatkan Jawa Timur sebagai lumbung daging sapi nasional. Pada 2024 saja, produksi Jatim mencapai 96,9 ribu ton atau setara 20 persen dari total produksi nasional.
“Pembangunan RPH Halal tingkat provinsi ini tidak lepas dari posisi Jawa Timur sebagai pusat produksi dan konsumsi daging terbesar di Indonesia,” pungkas alumnus Unair Surabaya tersebut menutup penjelasannya.
