MALANG, TELUSUR.ID – Malam itu, Selasa, 24 Maret 2026, aspal jalan provinsi menuju Kabupaten Malang masih terasa hangat oleh sisa kepadatan arus balik Lebaran 1447 Hijriah. Di tengah deru mesin kendaraan, Abd. Aziz, S.H., M.H., bergegas memecah kegelapan menuju sebuah titik di kawasan Gondanglegi.
Langkah kaki Aziz bukan sekadar kunjungan biasa. Ketua Umum DPP Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) ini sedang menjalankan misi silaturahmi intelektual menemui Wakil Rais ‘Aam PBNU, Kiai Afifuddin Muhajir. Sosok ulama yang dikenal sebagai samudera ilmu di bidang Fiqih dan Ushul Fiqih.
Bagi Aziz, menemui Kiai Afif adalah menimba air dari sumber yang jernih. Sang kiai bukan hanya ahli teks (nash), tapi juga piawai membedah konteks (siyaq), terutama dalam merumuskan hukum Islam yang berkelindan dengan urusan tata negara atau fiqh siyasah.
“Beliau memiliki kedalaman ilmu yang luar biasa. Pemikirannya sering menjadi rujukan fatwa moderat di lingkungan Nahdlatul Ulama, terutama bagaimana memandang Islam dan Negara secara harmonis,” ujar Aziz saat mengenang momen pertemuan tersebut, dikutip Telusur.id Jumat (27/3/2026).
Setibanya di sebuah rumah minimalis dengan tembok warna netral, Aziz disambut pemandangan yang menyentuh nurani. Kiai Afif duduk lesehan di lantai dengan posisi bersila, mengenakan peci maron dan sarung, sebuah potret kesahajaan ulama besar Nusantara.
Meski menyandang gelar mentereng sebagai Wakil Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah Sukorejo, Kiai Afif tak canggung berdiri menyambut Aziz. Keramahan itu kian terasa saat sang kiai menyuguhkan sendiri minuman untuk tamunya, tanpa bantuan pelayan atau santri.
“Ada rasa sungkan yang luar biasa saat melihat beliau menuangkan sendiri minuman. Beliau adalah sosok kesayangan Kiai As’ad Syamsul Arifin, sang mediator pendirian NU, namun sikapnya tetap sangat lembut dan bersahaja,” kenang Aziz dengan nada takzim.
Sambil menyeruput minuman yang disuguhkan, perbincangan beralih ke topik hangat: Muktamar NU ke-35. Perhelatan akbar yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026 di Pondok Gede ini memang sedang menjadi magnet perhatian warga Nahdliyin se-Indonesia.
Aziz mencatat poin penting dari penjelasan Kiai Afif, bahwa sebelum puncak Muktamar, akan digelar Munas Alim Ulama dan Kombes NU pada April 2026. Forum ini menjadi ruang krusial sebelum sirkulasi kepemimpinan Rais ‘Aam dan Ketua Umum PBNU dilakukan.
Namun, sebuah momen unik terjadi saat Aziz mencoba memancing pertanyaan tentang siapa kandidat potensial yang akan berlaga. Kiai yang dikenal sangat berhati-hati (wara’) itu mendadak terdiam, membuat suasana ruang tamu menjadi hening seketika.
Keheningan itu hanya dipecah oleh detak jam dinding, hingga akhirnya Kiai Afif mengeluarkan selera humor khas pesantrennya. “Kalau Mas Aziz tidak tahu, coba bertanya pada rumput yang bergoyang,” selorohnya, merujuk pada lirik lagu Ebiet G. Ade.
Aziz menangkap pesan di balik candaan itu. Menurutnya, Kiai Afif sedang menggunakan metafora untuk menjaga keharmonisan. Sang kiai ingin menutup ruang tafsir yang bisa memicu perpecahan di antara kubu kandidat menjelang Muktamar.
Dalam diskusi yang kian mendalam, Aziz menanyakan apa harapan terbesar Kiai Afif untuk masa depan NU. Dengan nada serius, sang kiai menekankan satu hal krusial: Muktamar harus berjalan tanpa adanya praktik politik uang.
“Politik uang hanya akan mencederai visi murni Kiai Hasyim Asy’ari. NU didirikan untuk menegakkan Islam Aswaja yang moderat, memajukan pendidikan, dan menciptakan keadilan, bukan untuk pragmatisme politik,” ujar Aziz menirukan pesan sang kiai.
Kiai Afif juga menitipkan kriteria pemimpin masa depan melalui Aziz. Pemimpin NU haruslah mereka yang memiliki integritas tanpa ragu, punya rekam jejak pengabdian yang panjang, dan memiliki keberpihakan nyata pada nasib umat di akar rumput.
“Jika proses pemilihannya benar, maka hasilnya akan benar. Pemimpin tersebut akan mampu menjaga kewibawaan NU di mata dunia, sekaligus membuat para pendiri organisasi bangga di alam sana,” tambah Aziz mempertegas posisi sang kiai.
Bagi Aziz, harapan Kiai Afif adalah alarm bagi seluruh kader NU. Sebagai praktisi hukum dan aktivis, Aziz setuju bahwa idealisme adalah kemewahan terakhir yang harus dijaga dalam organisasi, agar kaderisasi pemimpin jujur tidak mati oleh modal finansial.
Aziz menilai, NU ke depan butuh nakhoda yang mampu menguatkan tiga pilar: benteng Ahlussunnah wal Jamaah, pengawal moral bangsa, dan penopang NKRI. Ketiga hal ini menurutnya adalah harga mati yang tidak bisa ditawar dalam Muktamar nanti.
Melihat seluruh kriteria dan integritas yang ditunjukkan Kiai Afif, Aziz secara blak-blakan menyebut sang ulama sebagai figur yang sangat layak. “Beliau memiliki kelayakan, kepatutan, dan kepantasan untuk dipertimbangkan sebagai Rais ‘Aam PBNU,” tegasnya.
Malam kian larut di Gondanglegi saat Aziz pamit undur diri. Pertemuan itu meninggalkan kesan mendalam baginya—sebuah keyakinan bahwa NU akan tetap menjadi jembatan moderasi yang kokoh selama dipimpin oleh sosok-sosok yang mengutamakan integritas di atas segalanya.
