Progresif Revolusioner Tak Cukup Hanya Bongkar Pasang Kabinet

Oleh: Jacob Ereste

JAKARTA,TelusuR.ID – Bongkar pasang Kabinet Merah Putih hingga ke seluruh perangkat birokrasi di bawahnya sesungguhnya dapat dibaca sebagai tanda adanya kesadaran untuk terus memperbaiki mesin pemerintahan. Sebab, pemerintahan yang sehat tidak cukup dipertahankan dengan tampilan yang meyakinkan, tetapi harus ditopang oleh mesin yang benar-benar bekerja secara efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Pemerintahan ibarat sebuah kendaraan. Ketika mesin mulai kehilangan tenaga, ketika onderdilnya aus, bahkan ketika pengemudinya harus memaksa kendaraan terus melaju dengan berbagai cara, maka yang lahir bukan kecepatan, melainkan pemborosan. Lebih jauh lagi, kondisi itu dapat mengundang kecelakaan yang menelan korban dan kerugian yang nilainya sulit dihitung.

Masalahnya, tidak sedikit mesin pemerintahan yang selama ini lebih sibuk memoles bodi ketimbang memperbaiki ruang bakarnya. Pencitraan menjadi cat mengilap yang menutupi keroposnya komponen di dalam. Baterainya sudah melemah, tetapi terus dipaksa hidup dengan berbagai “doping” politik yang hanya memberi tenaga sesaat. Akibatnya, energi negara habis untuk mempertahankan penampilan, bukan meningkatkan kemampuan.

Dalam situasi seperti itu, bongkar pasang kabinet semestinya tidak berhenti pada pergantian nama atau jabatan. Yang jauh lebih penting adalah membongkar cara berpikir, pola kerja, serta budaya birokrasi yang selama bertahun-tahun membentuk lingkaran ketidakefisienan. Sebab mengganti sopir tanpa memperbaiki mesin hanya akan menghasilkan perjalanan yang sama buruknya.

Ironisnya, di tengah lemahnya kemampuan negara mengoptimalkan kekayaan alam yang melimpah, rakyat justru kembali menjadi sandaran utama untuk menutup berbagai kebutuhan anggaran melalui pajak. Bahkan muncul wacana yang menyeret Babinsa untuk ikut membantu penagihan pajak kepada masyarakat.

Di sinilah letak persoalannya. Babinsa dibentuk untuk membangun ketahanan wilayah, menjaga keamanan, serta membina hubungan sosial dengan masyarakat. Menempatkan aparat teritorial dalam urusan penagihan pajak berpotensi melahirkan kesan psikologis yang keliru. Negara seolah hadir lebih cepat saat menagih kewajiban rakyat daripada ketika memenuhi hak-hak dasar mereka.

Padahal, belum lama berselang suara masyarakat begitu lantang meminta keringanan berbagai jenis pajak dan beban administrasi. Pajak bumi dan bangunan, biaya kepemilikan kendaraan, hingga berbagai pungutan lainnya diharapkan dapat diringankan karena daya beli masyarakat terus tertekan. Harapan itu bukan tuntutan berlebihan, melainkan bagian dari amanat konstitusi.

UUD 1945 dengan tegas memerintahkan negara memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar, sekaligus mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya, orientasi utama negara semestinya bukan sekadar meningkatkan penerimaan, melainkan memastikan kesejahteraan rakyat bertumbuh lebih dahulu. Sebab rakyat yang sejahtera tidak perlu dipaksa membayar kewajibannya; mereka akan melaksanakannya sebagai bagian dari tanggung jawab kepada negara.

Karena itu, setiap program pemerintah yang benar-benar berpihak kepada rakyat layak mendapat dukungan. Program Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, maupun Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi instrumen penting membangun keadilan sosial apabila dijalankan secara jujur, profesional, dan bebas dari praktik korupsi.

Sayangnya, pengalaman panjang bangsa ini justru memperlihatkan bahwa setiap program besar hampir selalu dibayangi oleh peluang penyimpangan. Korupsi tidak lagi bergerak secara individual, melainkan menjelma menjadi jaringan yang rapi, sistematis, bahkan menyerupai sindikat yang hidup dari kelemahan tata kelola negara. Inilah penyakit utama yang sesungguhnya harus dibongkar terlebih dahulu.

Karena itu, tradisi bongkar pasang kabinet tidak boleh dipahami sebagai rutinitas politik lima tahunan atau sekadar pergantian figur. Yang harus dibongkar ialah mentalitas kekuasaan yang lebih mencintai citra daripada karya, lebih sibuk mengamankan posisi daripada memperjuangkan kepentingan rakyat.

Bangsa ini terlalu lama tertinggal dibandingkan banyak negara lain. Kita tidak kekurangan sumber daya alam, tidak kekurangan sumber daya manusia, bahkan tidak kekurangan regulasi. Yang kerap hilang justru keberanian untuk mengubah cara berpikir dan memperbaiki sistem secara mendasar.

Di sinilah makna progresif revolusioner menemukan relevansinya. Revolusi yang dibutuhkan bukanlah revolusi jalanan, melainkan revolusi akal sehat, revolusi etika, revolusi tata kelola, dan revolusi keberanian untuk menempatkan kepentingan bangsa di atas segala kepentingan kelompok maupun pribadi.

Sebab bangsa yang takut berubah akan terus menjadi penonton di tengah perlombaan dunia. Sementara bangsa yang berani membenahi dirinya sendiri, sekecil apa pun langkahnya, sedang menyiapkan kemenangan yang sesungguhnya.

Jagakarsa, 23 Juli 2026