JAKARTA,TelusuR.ID — Rencana pengembangan Kawasan Industri Wiraraja Madura melalui kerja sama strategis Indonesia dengan pihak China menuai perhatian dari Ketua Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Jawa Timur, Moh Hosen.
Hosen meminta pemerintah tidak berhenti menghitung nilai investasi dan potensi lapangan kerja. Di balik masuknya modal asing, menurut dia, ada kepentingan masyarakat Madura yang harus dipastikan tidak tersisih, terutama warga Kabupaten Bangkalan.
Ia mengingatkan pemerintah bahwa investasi seharusnya menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan justru menciptakan ketimpangan baru.
“Indonesia sudah merdeka sejak 17 Agustus 1945. Jangan sampai atas nama investasi justru lahir bentuk penjajahan gaya baru. Dalam artian, tanah dan kekayaan alam Madura hanya dinikmati investor asing, sementara masyarakat lokal menjadi penonton di daerahnya sendiri,” kata Hosen, Sabtu (15/8/2026).
Menurut Hosen, kekhawatiran tersebut bukan berarti masyarakat menolak investasi asing. Sebaliknya, investasi tetap dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan.
Namun, investasi harus berjalan dengan prinsip transparansi dan keberpihakan kepada kepentingan publik.
Karena itu, ia meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka berbagai aspek pengembangan kawasan industri tersebut, mulai dari luas dan status lahan, peruntukan kawasan, skema kerja sama, fasilitas yang diberikan kepada investor, hingga proyeksi manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Jangan Hanya Bicara Investasi, Bicara Juga Nasib Warga
Hosen menilai keberadaan kawasan industri harus mampu menciptakan efek ekonomi yang benar-benar dirasakan masyarakat Madura.
Jangan sampai kawasan industri tumbuh megah, tetapi warga di sekitarnya justru menghadapi persoalan baru.
Ia meminta pemerintah mengantisipasi potensi konflik agraria, persoalan lingkungan, eksploitasi tenaga kerja, hingga kesenjangan ekonomi antara investor dan masyarakat lokal.
“Kalau memang investasi ini membawa kesejahteraan, silakan. Tetapi jangan sampai rakyat Madura hanya mendapatkan dampak lingkungan dan menjadi buruh di tanahnya sendiri,” ujarnya.
Menurut Hosen, masyarakat lokal harus ditempatkan sebagai bagian utama dari pembangunan. Mereka harus mendapatkan kesempatan memperoleh pekerjaan, meningkatkan keterampilan, mengembangkan usaha, serta menikmati dampak ekonomi dari keberadaan kawasan industri.
“Pemerintah harus menjamin bahwa rakyat menjadi subjek pembangunan, bukan sekadar objek investasi,” tegasnya.
Minta Airlangga Buka Detail Kerja Sama
Hosen juga meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pemerintah pusat, serta Pemerintah Kabupaten Bangkalan membuka informasi mengenai konsep dan arah pengembangan Kawasan Industri Wiraraja Madura.
Menurut dia, transparansi sejak awal penting agar investasi tidak memunculkan kecurigaan sekaligus memberikan ruang kepada masyarakat untuk memahami dampak dan manfaat proyek tersebut.
Ia menegaskan, kritik terhadap investasi tidak boleh otomatis dianggap sebagai sikap anti-investasi.
Justru, menurut Hosen, pengawasan publik diperlukan agar investasi benar-benar berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat jangka panjang.
“Investor boleh datang, industri boleh berkembang, tetapi kedaulatan negara dan kepentingan rakyat tidak boleh tergadaikan,” katanya.
Hosen mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak pada angka investasi semata.
“Jangan sampai kita terlalu sibuk mengejar investasi asing sampai lupa bahwa Madura juga punya rakyat yang harus dilindungi. Kemajuan ekonomi penting, tetapi kedaulatan dan kesejahteraan rakyat jauh lebih penting,” pungkasnya.
Kini, publik menunggu bagaimana pemerintah menjelaskan secara terbuka desain investasi tersebut—bukan hanya berapa besar modal yang masuk, tetapi juga siapa yang paling banyak menerima manfaat ketika kawasan industri itu benar-benar berdiri.
(Redho)
