GMPK Dorong Kementerian PU Bersih dari Praktik Korupsi, dan Beri Perhatian Serius pada Pesantren!
Oleh : ABD. AZIZ
TelusuR.ID – Sebagai organisasi masyarakat sipil yang konsentrasi pada pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia, Dewan Pengurus Pusat Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) turut senang dan bangga atas pengangkatan Associete Profesor Firman Wijaya sebagai Staf Khusus Menteri Dody Hanggodo pada Bidang Perdata dan Tata Usaha di Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.
Lebih dari itu, GMPK berharap, Kementerian Pekerjaan Umum ini, bersih dari praktik korupsi, terutama pada pekerjaan-pekerjaan yang menelan anggaran fantastis dari APBN, yang menggelontorkan dana sebesar Rp146,98 triliun (2024), Rp110,95 triliun (2025), Rp81,38 triliun (efisiensi), Rp29,57 triliun (APBN 2025).
Dana rakyat yang begitu besar ini, haruslah tepat guna dan tepat sasaran agar potensi korupsi dapat diproteksi. Dengan demikian, rakyat dapat merasakan manfaat dari proyek-proyek yang digawangi Kementerian Pekerjaan Umum (PU), yang kini melibatkan sosok berintegritas seperti Firman Wijaya agar keberadaan Ketua Umum Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (MAHUPIKI) ini menemukan relevansinya dalam memberikan saran dan masukan pada Menteri:
1. Sebagai Staf Khusus yang terakhir bergabung di Kementerian yang sangat seksi ini, haruslah turut berkontribusi dalam penuntasan proyek-proyek di bawah Kementerian PU yang sangat beragam dan mencakup berbagai sektor, seperti Sumber Daya Air (SDA), jalan dan jembatan, permukiman dan perumahan. Juga, beberapa proyek dan jalan tol yang sedang atau akan digarap, termasuk tol Gilimanuk-Mengwi di Bali, tol Pejagan-Cilacap, dan Tol Sentul di Kerawang. Selain itu, ada pula proyek-proyek yang memanfaatkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di bidang lain, seperti pembangunan bendungan, pengelolaan sampah, misalnya di TPAS Manggar di Balikpapan dan program Sekolah Rakyat;
2. Jika ada proyek-proyek yang berpotensi menjadi kasus-kasus yang potensial akan terjadinya praktik korupsi di Kementerian PU, agar dibuka dan didorong untuk diekspose seluas-luasnya agar publik tahu dan bisa berpartisipasi dalam bentuk pengawasan. Hal ini penting, mengingat keberadaan masyarakat sipil sangatlah membantu dalam melakukan monitoring agar kebocoran dana APBN dapat ditekan sedemikian rupa, seperti yang diharapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Jangan sampai, nahkoda negri ini sudah serius dalam ikhtiar pencegahan dan pemberantasan korupsi, tidak mendapatkan dukungan dari para pembantunya, khususnya di Kementerian Pekerjaan Umum, yang postur anggarannya sangat tinggi dibandingkan dengan Kementerian lainnya;
3. Secara kelembagaan, GMPK akan memilih aktif dalam memantau secara ketat Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan segala kebijakannya, dan mengambil posisi sebagai mitra kritis, mendorong apa yang menjadi arahan Presiden Prabowo agar efektifitas dan efesiensi anggaran serta tidak ada celah kebocoran untuk terjadinya pemufakatan jahat yang berujung pada praktik korupsi, terutama terkait infrastruktur pembangunan jalan tol, seperti Probolinggo-Banyuwangi (Probowangi) yang progresnya terus dikebut hingga Situbondo, tol Probolinggo-Lumajang, yang bertujuan memperlancar akses menuju kawasan wisata, seperti Bromo dan Semeru sehingga terjadi konektivitas dan ekonomi Jawa Timur, Ibu Kota Negara (IKN) yang baru di Kalimantan Timur, dan lain-lain.
4. Mendorong Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan para Staf Khususnya untuk memberikan perhatian yang serius terhadap dunia Pesantren agar terjadi sinergitas antara Ulama–para Kiai–dengan Umara–di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto–, yang menurut sejarah panjang Indonesia, kehadiran Ulama dan Umara, tidak terpisahkan sehingga Pesantren mampu berkontribusi terhadap kemerdekaan Republik Indonesia dan pembangunan kepribadian bangsa. Jadikan, peristiwa pilu yang dialami oleh Pesantren Al-Khoziny, Buduran, Sidoarjo yang menjadi warisan satu abad sanad keilmuan Ulama Jawa Timur, dan Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur sebagai momentum untuk bergandengan tangan, berbenah, bangkit dan maju bersama, mengokohkan sinergitas dengan Pesantren-Pesantren melalui dukungan nyata dalam konstruksi pembangunan dan pola pokir yang menyeluruh tentang Pesantren dengan para santri yang terus berdatangan dari seluruh penjuru negeri, yang sudah barang tentu membutuhkan kehadiran Pemerintah;
5. GMPK siap menjadi mitra strategis, bersinergi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam pengawasan anggaran untuk Pesantren-Pesantren sehingga pemanfaatannya afektif dan efesien, mengkoordinasikannya dengan para Ulama Pesantren, khususnya di Jawa Timur dengan satu tekad bahwa, Pesantren harus maju, fasilitas memadai untuk proses belajar mengajar, paradigma Pesantren yang berkemajuan dengan ciri khas yang melekat dapat difahami dengan baik sehingga bangsa ini tak lupa terhadap jasa para Ulama dalam menyangga Republik Indonesia dari dulu, kini, dan akan datang. Inilah salah satu yang dicita-citakan oleh Presiden Prabowo Subianto agar pembangunan manusia yang seutuhnya dapat diwujudkan, salah satunya melalui penguatan Pesantren yang progresif alias maju!
Jakarta, 21 Oktober 2025
Dewan Pengurus Pusat
Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK)
ABD. AZIZ
Ketua Umum
Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan TelusuR.ID terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi TelusuR.ID akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
