Pengadaan Ekatalog RSUD Jombang (5): PASTIKAN TIDAK TERLIBAT, KADINKES PILIH SANTAI

Bagikan :

JOMBANG, TelusuR.ID     –     Pada 23 hingga 25 November 2022 lalu, Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, tercatat telah melangsungkan rapat koordinasi dengan pihak RSUD se Indonesia di Jakarta.

Rapat koordinasi dalam rangka pencairan BANPER (Bantuan Pemerintah) tahap II itu didahului surat undangan yang meminta agar pihak RSUD menyiapkan sejumlah kelengkapan berkas.

Antaralain, (1) dokumen SPK (Surat Perjanjian Kerjasama) yang ditanda tangani Direktur/Pimpinan Rumah Sakit dan diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan/Sekretaris Daerah (Sekda) dan bermaterai Rp 10.000 (2 lembar).

(2) menyiapkan kuitansi bukti penerimaan uang bermateri 1 lembar. (3) menyiapkan dokumen SPJTM yang ditanda tangani Direktur/Pimpinan Rumah Sakit/Kepala Dinas Kesehatan. (4) menyiapkan Pakta Integritas yang sudah ditanda tangani. Serta, (5) menyiapkan foto copy rekening koran.

Dari ketentuan itu, tutur seorang Sumber, nampak jelas bahwa pihak yang paling bertanggungjawab atas pengadaan alat diagnosa jantung bernama GE VIVID E95 mengerucut kepada 2 pihak. Yaitu Direktur RSUD dan Kepala Dinas Kesehatan.

Kepastian itu bisa dilihat dari poin 2 surat undangan yang menekankan dokumen SPJTM (Surat Pertanggungjawaban Mutlak) sudah harus ditanda tangani oleh Direktur Rumah Sakit atau Kepala Dinas Kesehatan.

Sedang sebagai syarat tambahan, lanjut Sumber, pelaksanaan BANPER juga dipastikan sudah mengetahui (atau sepengetahuan, red) 2 pihak. Yaitu Kepala Dinas Kesehatan atau Sekretaris Daerah (Sekda).

Meski hanya sebentuk syarat tambahan dan sifatnya hanya mengetahui, tegas Sumber, namun peran tanda tangan 2 pihak tersebut terbilang prinsip. Bisa dibilang, tutur Sumber, BANPER tidak bisa cair tanpa dukungan tanda tangan dimaksud.

Untuk memastikan siapa diantara 2 pihak yang turut membubuhkan tanda tangan pada proses pencairan BANPER dan sekaligus pengadaan alat diagnosa jantung tersebut, dua pekan lalu, Telusur.id telah melayangkan konfirmasi kepada drg Budi Nugroho.

Selain menjabat Kepala Dinas Kesehatan Jombang hingga saat ini, drg Budi Nugroho juga pernah menjabat Plt RSUD Jombang. Anehnya, saat dikonfirmasi soal BANPER dan pengadaan alat diagnosa jantung, Budi Nugroho seperti menunjukkan sikap terkejut.

‘Coba saya tanyakan dulu ke RSUD. Saya memang pernah menjabat Plt disana. Takutnya tidak apa-apa tapi (saya) malah ikut bertanggungjawab, “tegasnya melalui sambungan WhatsApp.

Selang beberapa waktu, Budi Nugroho hanya melempar pesan singkat bahwa konfirmasi bisa dimintakan kepada dokter Vidya, PPK alat kesehatan RSUD Jombang. “Langsung saja ke dokter Vidya, “tegas Budi Nugroho.

Memang tidak ada penjelasan detail soal keterkaitannya dengan BANPER atau pengadaan alat diagnosa jantung. Namun setelah melempar kalimat tersebut, drg Budi Nugroho nampak tidak respek dengan kelangsungan proyek Kementerian tersebut.

Diketahui, terakhir drg Budi Nugroho menjabat Plt Direktur RSUD Jombang adalah bulan September 2022. Sedang BANPER dari Kemenkes berlangsung pada akhir November hingga awal Desember 2022.

Dengan demikian, ia terbilang tidak ada kaitan dengan tanda tangan SPJTM (Surat Pertanggungjawaban Mutlak) yang diteken pada saat dirinya tidak lagi menjabat Plt RSUD Jombang.

Juga, drg Budi Nugroho dipastikan tidak melakukan bubuhan tanda tangan pada dokumen SPK (Surat Perjanjian Kerjasama) antara RSUD Jombang dan Kemenkes, dalam posisi sebagai pihak yang mengetahui alur BANPER sebesar Rp 4,4 milyar itu. (red/din)

Tinggalkan Balasan