7 M Lebih Anggaran Swakelola DKP Jatim Berpotensi “Diselewengkan” 

Gedung-Dinas-Kelautan-dan-Perikanan-Provinsi-Jatim/image by harapanrakyatonline.com
Bagikan :

SURABAYA, TelusuR.ID  –  Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Timur diduga telah melakukan tindakan yang berpotensi merugikan keuangan negara. Sedikitnya, dugaan itu bisa dilihat pada pelaksanaan paket pengadaan barang dan jasa Pemerintah tahun anggaran 2020. Terutama pada kegiatan swakelola tipe 1 yang menembus pagu hingga RP 7 milyar lebih.  

Data yang dihimpun menunjukkan, pada kalender anggaran tahun 2020, DKP Jatim telah merilis lima kelompok besar kegiatan swakelola tipe 1 yang secara mekanisme terbilang mustahil bisa terlaksana. Lima kegiatan itu antaralain swakelola pengadaan cinderamata dan souvenir, pengadaan dekorasi, pengadaan sewa tempat gelar produk, pengadaan event organizer, pengadaan dokumentasi dan publikasi. 

Bacaan Lainnya

Diluar lima kegiatan, tercaatat masih banyak satuan kegiatan swakelola tipe 1  yang cenderung bersifat serupa, atau mustahil bisa dilaksanakan. Antaralain adalah pengadaan BBM dan pelumas, pengadaan ATK, pengadaan mamin, pengadaan alat kesehatan, pengadaan obat-obatan, serta sejumlah lain pengadaan serupa. Total pagu kegiatan ini mencapai kisaran semilyar rupiah lebih. 

Pengadaan cenderamata/souvenir tercatat menyedot anggaran paling banyak. Ini karena jumlah dan jenis kegiatan cukup beragam. Antaralain pengadaan cenderamata/souvenir berupa produk olahan hasil perikanan untuk kegiatan kampanye gemarikan disejumlah kabupaten/kota sebanyak 38 paket, dimana setiap paket dipagu Rp 48 juta rupiah, sehingga total anggaran yang diperlukan mencapai Rp 1,8 milyar lebih. 

Selanjutnya, pengadaan cenderamata/souvenir berupa tuna kaleng dan sardin kaleng untuk kampanye gemarikan dalam rangka dampak covid 19 pada rawan pangan dan stunting. Jumlah kegiatan ini mencapai 19 paket dengan pagu per paket Rp 45 juta, sehingga total anggaran yang diperlukan mencapai Rp 855 juta. 

Selain itu, DKP Jatim juga melakukan pengadaan cenderamata/souvenir berupa ikan segar dan masker kain dalam rangka kegiatan kampanye gemarikan dampak covid 19 kawasan rawan pangan dan stunting disejumlah kota dan kabupaten. Dengan pagu per paket Rp 24,6 juta, serta jumlah paket mencapai 38 kegiatan, total anggaran yang diperlukan mencapai Rp 934,8 juta. 

Pengadaan cenderamata/souvenir yang lain adalah berupa ikan segar untuk kampanye gemarikan tahun 2020, yang mencapai 17 paket dan dipagu per paket Rp 28 juta, sehingga total anggaran mencapai Rp 476 juta rupiah. Kemudian, pengadaan cenderamata/souvenir berupa produk olahan beku hasil perikanan sebanyak 17 paket dengan pagu per paket Rp 38,4 juta, dan anggaran yang diperlukan mencapai Rp 1,459 milyar rupiah. 

Terakhir, cenderamata/souvenir berupa olahan ikan bandeng sebanyak 17 paket dan masing-masing dipagu Rp 24 juta, sehingga anggaran yang diperlukan mencapai Rp 408 juta rupiah. Serta satu lagi pengadaan cenderamata/souvenir sebanyak 18 paket dengan pagu per paket Rp 23 juta, sehingga anggaran yang diperlukan mencapai Rp 594 juta rupiah. 

Diluar itu, DKP Jatim juga melakukan swakelola konsumsi (nasi dan kue) untuk kegiatan perluasan kampanye gemarikan sebanyak 16 paket dengan pagu paket Rp 15 juta, dan memerlukan anggaran Rp 240 juta. Kemudian pengadaan jasa dokumentasi dan publikasi sebanyak 5 kegiatan dengan total anggaran Rp 212 juta. 

Selanjutnya, belanja alat tulis kantor berupa tas goody bag dalam rangka kampanye gemarikan tahun 2020 sebanyak 13 paket dengan pagu Rp 45 juta, serta anggaran sebesar Rp 585 juta. Juga, 6 paket alat tulis goody bag dan 6 paket alat tulis cooler packs dengan pagu paket Rp 45 juta, dan anggaran yang diperlukan mencapai Rp 639 juta.

Selain itu, DKP Jatim juga melangsungkan belanja jasa dekorasi gelar produk kelautan dan perikanan sebanyak 7 paket dengan pagu Rp 50 juta, dan anggaran Rp 350 juta. Belanja jasa sewa tempat gelar produk kelautan dan perikanan dengan 9 paket dan pagu Rp 50 juta, serta anggaran Rp 450 juta. Serta, belanja jasa event organizer sebanyak 8 paket dengan pagu Rp 40 juta, serta anggaran sebesar Rp 320 juta. 

“Kesalahan DKP Jatim adalah melaksanakan sejumlah kegiatan tersebut dengan metode swakelola tipe 1. Pertanyannya, darimana dasar pemikiran itu diambil? “sergah sumber berlatar pegiat LSM tak habis pikir. Menurutnya, seluruh kegiatan swakelola tipe 1 yang menembus pagu hingga Rp 7 milyar lebih itu mustahil bisa dilaksanakan. Ia pun menyitir satu ketentuan regulasi tentang swakelola. 

Merujuk pada Peraturan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah) nomer 8/2018 tentang pedoman swakelola, tuturnya, tepatnya pada bab ketentuan umum pasal 1 ayat 2 ditegaskan, bahwa swakelola adalah cara memperoleh barang dan jasa dengan cara dikerjakan sendiri oleh KLPD. Sedang pasal 3 huruf a menegaskan, bahwa swakelola tipe 1 adalah swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, serta diawasi oleh KLPD sebagai penanggung jawab anggaran. 

Dari ketentuan tersebut, lanjutnya, bisa dipastikan DKP Jatim tidak mungkin sanggup menunaikan kegiatan swakelola tipe 1 tersebut. Karena ukurannya, DKP Jatim harus memproduksi sendiri barang-barang tersebut. Sedang faktanya, tuturnya, seluruh barang hanya bisa diperoleh dari pasar atau pihak ketiga. Ia menegaskan, kalau pun misalnya DKP sanggup mengerjakan, tetapi secara kedinasan, kompetensinya dipastikan tidak nyambung. 

“Saya pikir, tindakan DKP Jatim itu lebih merupakan bentuk penyelewengan uang negara, meski semua perlu pembuktian. Tapi saya menduga, tindakan itu sengaja diambil sebagai upaya menghindari aspek kontraktual paket pengadaan. Kalau swakelola tipe 1 kan dinas bisa leluasa mengatur harga pembelian? Sedang pada kontraktual, keuntungan harus dibagi dengan pihak penyedia, “ujarnya. (redaksi)

Tinggalkan Balasan